A1News.id BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat strategi perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui penguatan sinergi bersama pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD) di kawasan timur Indonesia (Ternate, 8 Mei 2026).
Langkah ini diwujudkan melalui rangkaian kunjungan kerja Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, yang mencakup penguatan kolaborasi dengan Bank Sulselbar, pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar, audiensi strategis dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hingga peluncuran layanan pembayaran iuran melalui Bank Maluku Malut.
Dalam agenda di Makassar, Bambang turut didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu. Sementara saat melanjutkan rangkaian agenda di Ternate, Bambang bersama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Abdurrakhman Lahabato dan Ujang Romli, melakukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan mitra perbankan daerah.
Rangkaian agenda tersebut menjadi bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan membangun ekosistem perlindungan pekerja yang semakin inklusif, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal yang masih menghadapi tantangan akses terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Penguatan sinergi bersama Bank Sulselbar menjadi langkah strategis dalam memperluas kanal distribusi layanan dan kepesertaan pekerja. BPJS Ketenagakerjaan memandang BPD memiliki posisi penting sebagai mitra daerah yang dekat dengan masyarakat, pelaku UMKM, serta ekosistem ekonomi lokal, sehingga perluasan perlindungan dapat menjangkau lebih banyak pekerja formal maupun informal.
Agenda kemudian dilanjutkan melalui pertemuan bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, yang memperkuat keselarasan antara strategi nasional BPJS Ketenagakerjaan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja rentan dan sektor informal.
Puncak rangkaian kunjungan berlangsung melalui audiensi bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen bersama untuk memperluas perlindungan pekerja sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah dan penguatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekerja informal, hingga pengemudi ojek online.
Sebagai tindak lanjut konkret dari penguatan sinergi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Bank Maluku Malut meluncurkan layanan pembayaran iuran melalui kanal perbankan daerah. Kehadiran layanan ini diharapkan semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran maupun pembayaran iuran secara cepat, aman, dan terjangkau.
Bambang menegaskan bahwa keberhasilan perluasan perlindungan pekerja membutuhkan kolaborasi erat antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan perbankan daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan seluruh mitra perbankan daerah yang terus memperkuat sinergi dalam memperluas perlindungan bagi pekerja. Kami juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang konsisten mendorong perlindungan bagi pekerja rentan dan sektor informal, serta keberpihakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur Sherly Tjoanda Laos terhadap penguatan kesejahteraan pekerja melalui perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kolaborasi ini penting agar semakin banyak pekerja, khususnya sektor informal dan pekerja rentan, dapat mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan secara mudah dan berkelanjutan,” ujar Bambang.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palopo, Haryanjas Pasang Kamase, menyampaikan bahwa penguatan sinergi lintas sektor di kawasan timur Indonesia menjadi langkah strategis dalam mempercepat perluasan perlindungan bagi pekerja hingga ke daerah.
“Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan perbankan daerah menjadi kunci untuk memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh lapisan pekerja, termasuk pekerja rentan dan sektor informal.
Kami di Kantor Cabang Palopo siap mendukung penuh upaya perluasan kepesertaan melalui edukasi, optimalisasi layanan, dan penguatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah kerja kami,” ujar Haryanjas.
Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan hingga minggu pertama Mei 2026, Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku telah membayarkan klaim sebanyak 137 ribu klaim peserta dengan nominal Rp1,64 triliun serta memberikan manfaat beasiswa pendidikan kepada 2.631 anak dengan nominal Rp12,6 miliar.
Menutup kunjungannya, Bambang menyampaikan bahwa perluasan kepesertaan bukan semata soal peningkatan angka cakupan, tetapi juga tentang menghadirkan rasa aman dan perlindungan nyata bagi pekerja dan keluarganya.
Melalui penguatan sinergi bersama pemerintah daerah dan BPD di kawasan timur Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan optimistis percepatan perlindungan pekerja akan semakin luas, inklusif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja di daerah.
