.gif)
A1News.id | PALOPO | 29/10/2026 | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait evaluasi dan penyusunan standar pelayanan, di Media Centre KPU Kota Palopo, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Lingkungan Hidup, komisioner KPU, perwakilan partai politik, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Forum ini membahas rancangan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) KPU Kota Palopo dan standar pelayanan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan pengelolaan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam forum tersebut, Kepala Kementerian Agama Kota Palopo yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palopo, H. Mikail, S.Pd.I., M.H., menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait penguatan akurasi data pemilih, integrasi data pendidikan dan keagamaan, serta perlindungan hak pilih masyarakat melalui sinergi lintas instansi.
Menurut Mikail, keterlibatan Kemenag dalam pemutakhiran data pemilih menjadi penting, khususnya untuk membantu memastikan warga negara yang telah memenuhi persyaratan dapat terakomodasi dalam daftar pemilih.
Salah satu masukan yang disampaikan adalah penguatan koordinasi dalam penyediaan data pemilih pemula dan pemilih potensial dari lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren dan Madrasah Aliyah (MA) di wilayah Kota Palopo.
Melalui koordinasi yang terstruktur, data dari lembaga pendidikan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pendukung bagi KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala, terutama bagi kelompok usia muda yang memasuki usia pemilih.
Selain itu, Kemenag juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini berkaitan dengan ketentuan pemilu yang memberikan hak memilih kepada warga negara yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah atau pernah kawin, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Sinkronisasi tersebut diharapkan membantu KPU mengidentifikasi warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi dan mekanisme verifikasi yang berlaku.
Masukan lainnya menyangkut pembersihan data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), termasuk warga yang telah meninggal dunia atau mengalami perubahan status kependudukan. Dalam hal ini, jaringan penyuluh agama hingga tingkat kecamatan dan kelurahan dinilai dapat mendukung penyebaran informasi serta pelaporan kepada instansi berwenang melalui mekanisme yang sesuai.
Kemenag juga mendorong agar standar pelayanan PDPB dilengkapi Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur koordinasi antar lembaga secara berkelanjutan.
Dengan demikian, proses pemutakhiran data tidak berjalan secara parsial, tetapi melibatkan dukungan berbagai instansi sesuai kewenangan masing-masing.
Selain pemutakhiran data pemilih, Kemenag Kota Palopo turut memberikan perhatian terhadap penyusunan standar pelayanan pengaduan masyarakat di lingkungan KPU.
Masukan yang disampaikan meliputi penyediaan saluran pengaduan yang inklusif dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk dalam penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan perbedaan latar belakang agama maupun kepercayaan.
Kemenag juga menilai pentingnya pendekatan dialogis dan persuasif dalam penanganan pengaduan, sehingga persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat ditangani secara proporsional dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum dan prinsip pelayanan publik.
Dukungan jaringan penyuluh agama juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mensosialisasikan mekanisme pengaduan yang sah kepada masyarakat.
Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman warga mengenai saluran pengaduan resmi sekaligus mendorong masyarakat agar lebih cermat dalam menyikapi informasi yang belum terverifikasi.
Di sisi lain, standar pelayanan pengaduan perlu memperjelas alur penerimaan, verifikasi, tindak lanjut, hingga penyampaian hasil penanganan aduan. Kejelasan pembagian tugas dan kewenangan petugas dinilai penting untuk mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel.
Kemenag juga mendorong peluang pelaksanaan pelatihan bersama antara petugas pengaduan KPU dan jajaran humas Kemenag, khususnya dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, etika pelayanan, serta penanganan keluhan masyarakat yang sensitif atau bermuatan emosional.
Melalui berbagai masukan tersebut, Kemenag Kota Palopo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
Integrasi data pendidikan dan keagamaan, sinkronisasi informasi yang relevan, serta penguatan standar pelayanan diharapkan dapat membantu memastikan hak politik warga negara terlindungi dan proses pemutakhiran data pemilih berlangsung secara tertib.
Ke depan, bentuk kerja sama antarlembaga dapat dipertimbangkan melalui mekanisme formal sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk nota kesepahaman atau dokumen kerja sama apabila diperlukan.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, penyusunan standar pelayanan KPU Kota Palopo diharapkan mampu mengakomodasi masukan para pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.
