.gif)
A1News.id | LUWU | 21/10/2026 | Aktivis masyarakat Luwu, Rifky Kribo, mendesak aparat penegak hukum dan DPRD Kabupaten Luwu mengambil tindakan nyata menyikapi polemik aktivitas pertambangan galian C di Desa Paccerakang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.
Desakan tersebut disampaikan Rifky pada Rabu (21/10/2026). Ia menilai, persoalan di lokasi pertambangan masih membutuhkan penanganan serius, terutama terkait dugaan pelanggaran hukum, sengketa penggunaan jalan umum, serta kekhawatiran masyarakat setempat.
Rifky menyoroti rekomendasi Komisi II DPRD Kabupaten Luwu yang diterbitkan pada 12 Oktober 2026, setelah pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP). Dalam rekomendasi tersebut, aktivitas pertambangan galian C di Desa Paccerakang dan Desa Padang Kamburi, Kecamatan Bua, disebut dapat kembali beroperasi dengan syarat seluruh ketentuan hukum dan pengelolaan lingkungan dipatuhi.
Namun, menurut Rifky, sembilan hari setelah rekomendasi itu diterbitkan, persoalan di lapangan dinilai belum terselesaikan. Ia meminta agar rekomendasi DPRD tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi ditindaklanjuti melalui pengawasan dan langkah konkret.
“Saya mendesak Kapolres Luwu agar melakukan penindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum di lokasi pertambangan. Hukum harus berlaku sama bagi semua pihak, tanpa pandang bulu,” tegas Rifky.
Ia juga meminta DPRD Kabupaten Luwu turun langsung ke lokasi untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi hasil RDP berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, pengawasan lapangan diperlukan agar kesepakatan yang telah dibuat tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Rekomendasi yang dikeluarkan merupakan amanah rakyat. DPRD harus memastikan apa yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan, bukan hanya mengeluarkan rekomendasi tanpa pengawasan lanjutan,” ujarnya.
Selain mendesak aparat kepolisian dan DPRD, Rifky meminta pemegang izin usaha pertambangan, yakni CV Nilam Bastem dan CV Era Jaya Konstruksi, membuka dokumen perizinan serta peta batas wilayah pertambangan kepada masyarakat.
Menurut dia, keterbukaan dokumen penting untuk memberikan kepastian mengenai legalitas kegiatan pertambangan dan batas wilayah operasional masing-masing perusahaan, sekaligus menjawab keraguan warga yang berkembang di lapangan.
“Jika izin yang dimiliki sah dan sesuai ketentuan, tunjukkan secara terbuka dokumen perizinan dan peta batas wilayah penambangan. Transparansi diperlukan agar masyarakat mendapatkan kejelasan,” katanya.
Rifky turut menegaskan bahwa jalan umum merupakan fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Karena itu, ia meminta agar penggunaan maupun pembatasan akses jalan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan untuk kepentingan sepihak.
Ia berharap aparat penegak hukum, DPRD, serta pihak perusahaan dapat mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara transparan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Rifky menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan penyelesaian yang nyata agar polemik pertambangan galian C di Paccerakang tidak terus berlarut-larut.
“Hukum tidak berpihak pada siapa pun, tetapi harus berpihak pada kebenaran. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata,” tutupnya.
